1
Following
2
Follower
0
Boost

Pahami Jenis-jenis Penginapan Dan Perbedaannya

Tahukah kalian, akhir-akhir tahun banyak orang yang melakukan liburan karena sudah merasa bosan dengan kondisi PPKM yang berkelanjutan dan jenuh berada di rumah melaksanakan rutinitas. Industri pariwisata yang sempat terkena dampak pandemi Covid-19, kini mulai pulih kembali karena meningkatnya peminat dan konsumen yang melakukan kegiatan liburan. Bagi kalian yang berencana untuk melaksanakan liburan dan melakukan penginapan, jangan sampai salah pilih penginapan yang tidak sesuai ekspektasi kalian. Berbagai media online dan e-commerce online yang tersedia sekarang, menyediakan akomodasi penginapan yang bervariatif. Akomodasi penginapan ialah penyelenggaraan pelayanan penginapan yang dikelola oleh suatu badan maupun perseorangan, pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan tamu dan pengunjung. Menurut pertimbangan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan dan peraturan berkaitan, membedakan 9 macam akomodasi penginapan, yaitu: 1. Hotel, yang menyediakan tempat dan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olah raga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan bisnis dan perkantoran fasilitas jasa layanan keuangan, fasilitas perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan untuk aktivitas tamu dan pengunjung.

Hukum Mengenai PSBB, PPKM dan Karantina Kesehatan

JAKARTA, REQnews - Pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2020, atau dikenal dengan PSBB merupakan salah satu peraturan pertama kali dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19. Saat ini tidak dikenal dengan istilah PSBB, namun menjadi PPKM yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Baik PSBB maupun PPKM, merupakan kebijakan yang sama-sama bertujuan untuk membatasi aktivitas pergerakan masyarakat. Indonesia, saat ini telah dihadapkan PPKM yang terbagi menjadi beberapa macam yaitu PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 4. Tentunya dari setiap aturan tersebut mempunyai aturan yang berbeda, misalnya saja berita aturan yang ada pada PPKM Mikro yang telah diatur di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 yang berisi pemberian kewenangan yang lebih longgar atau bebas dengan melakukan kewajiban work from home (WFH), kegiatan belajar mengajar secara daring atau online, dan pusat perbelanjaan yang harus ditutup. Namun gagasan dari PPKM ini banyak dianggap sebagai salah satu pengalih wacana yang sudah muncul sejak awal pandemi ini. Yaitu dengan pemberlakuan undang-undang karantina atau karantina wilayah. Karantina wilayah ini berarti pembatasan suatu wilayah yang diduga terinfeksi suatu penyakit dan pemerintah wajib untuk memenuhi segala kebutuhan pokok warga atau masyarakat. Sebelum pandemi terjadi, Presiden Jokowi juga sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada tanggal 7 Agustus tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan). Undang-undang tersebut berisi tanggung jawab Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib menjamin kebutuhan hidup dari warganya selama karantina wilayah terjadi. Adapun isi atau konten dari Pasal 4 UU Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keduanya bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat yang akan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.