InfoPos77 Collection
by
cdan3
I
InfoPos77 Collection
0 Followers
Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Negara yang Bersih dari KKN
Praktik KKN tidak hanya dilaksanakan antar penyelenggara negara, melainkan juga antar penyelenggara negara lain yang berpotensi untuk merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat dari tindakan KKN dapat membahayakan eksistensi negara, sehingga terdapat landasan hukum sebagai pencegahan KKN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara dan peraturan lain terkait. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat dalam melawan KKN: 1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara. 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. 4. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan hak-hak masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Hal tersebut dilaksanakan dan diberitahukan kepada pihak berwenang, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mengemukakan fakta yang diperolehnya, menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum dan menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pelapor juga diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber: REQnews
Adakah Dasar Payung Hukum Dari Perdagangan Mata Uang Kripto di Indonesia?
Perdagangan mata uang digital kripto atau cryptocurrency tengah menjadi demam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai alternatif investasi, kripto telah berkembang begitu pesat dengan beberapa koin-koin andalan di dalam pasarnya, seperti Bitcoin, Ethereum, Polkadot, atau Cardano. Namun, sebagian masyarakat masih ragu-ragu untuk berinvestasi di market kripto. Alasan legalitas di Indonesia menjadi dasar keraguan untuk terjun ke perdagangan digital ini. Sebenarnya, di Indonesia, legalkah perdagangan mata uang kripto? Adakah payung hukumnya? Legalitas Kripto Aset kripto di Indonesia dilindungi di bawah payung hukum Peraturan Badan Pengawasa Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Adapun terkait dengan sah atau tidaknya perdagangan kripto di Indonesia, merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) dinyatakan sah dan tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 BW, didukung oleh asas-asas sepert kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Selain itu transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena Kripto dilakukan secara online melalui jaringan transaksi aset yang internet. Pengawasan Aset Kripto Terkait pengawasan aset digital ini, dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka Fisik Bappebti, dengan dua mekanisme, yakni: 1. Pengawasan off site : Pengawasan off-site dilakukan terhadap laporan secara rutin yang disampaikan Calon Pedagang Aset Kripto melalui e-mail atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke BAPPEBTI 2. Pengawasan on site : Pengawasan on-site yaitu pengawasan secara langsung yang dilakukan secara rutin atau sewaktu waktu berdasar kan perhitungan pemetaan risiko. SUMBER: REQnews
Let's have a good mood on Monday, let's have breakfast with this food
To welcome Monday, it is important for you to prepare a good mood for your productivity. One of them is with breakfast that makes your mood up. Latest news facts, food and mood are two things that are intertwined with each other. The human body responds to different types of food in different ways. There are several foods that can help you improve your mood this Monday. This allows the brain to produce neurotransmitters that make you happy. By eating these foods, you will not have a mood swing! Come on, let's see. 1. Eggs Apart from being high in protein, eggs also contain the B vitamin choline, which is important for brain health. Its content which is rich in lutein and zeaxanthin helps you maintain eye health. Egg breakfast can also make us fuller so we can be more productive. 2. Banana Bananas are rich in fiber, vitamin C and potassium, making them an ideal menu for breakfast. The content of starch and fiber in bananas also makes us fuller more naturally so we are not easily tempted to eat snacks during the day. 3. Oatmeal Besides being rich in fiber, oatmeal also helps us reduce the risk of various chronic diseases, such as hypertension, high cholesterol and type 2 diabetes. Oatmeal also contains lignans that help reduce the risk of heart disease. Oatmeal is also rich in iron, magnesium, and vitamin B complex. 4. Coffee Coffee is rich in antioxidants that are beneficial for heart health and improve the cognitive abilities of our brain. Drinking coffee every day can also ward off the risk of cancer and protect yourself from type 2 diabetes. However, consume coffee without sugar and creamer so that the coffee we consume does not add calories to our bodies. Those are some foods that can increase your mood on Monday to be more productive. Source: REQnews
Hukum Mengenai PSBB, PPKM dan Karantina Kesehatan
JAKARTA, REQnews - Pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2020, atau dikenal dengan PSBB merupakan salah satu peraturan pertama kali dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19. Saat ini tidak dikenal dengan istilah PSBB, namun menjadi PPKM yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Baik PSBB maupun PPKM, merupakan kebijakan yang sama-sama bertujuan untuk membatasi aktivitas pergerakan masyarakat. Indonesia, saat ini telah dihadapkan PPKM yang terbagi menjadi beberapa macam yaitu PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 4. Tentunya dari setiap aturan tersebut mempunyai aturan yang berbeda, misalnya saja berita aturan yang ada pada PPKM Mikro yang telah diatur di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 yang berisi pemberian kewenangan yang lebih longgar atau bebas dengan melakukan kewajiban work from home (WFH), kegiatan belajar mengajar secara daring atau online, dan pusat perbelanjaan yang harus ditutup. Namun gagasan dari PPKM ini banyak dianggap sebagai salah satu pengalih wacana yang sudah muncul sejak awal pandemi ini. Yaitu dengan pemberlakuan undang-undang karantina atau karantina wilayah. Karantina wilayah ini berarti pembatasan suatu wilayah yang diduga terinfeksi suatu penyakit dan pemerintah wajib untuk memenuhi segala kebutuhan pokok warga atau masyarakat. Sebelum pandemi terjadi, Presiden Jokowi juga sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada tanggal 7 Agustus tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan). Undang-undang tersebut berisi tanggung jawab Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wajib menjamin kebutuhan hidup dari warganya selama karantina wilayah terjadi. Adapun isi atau konten dari Pasal 4 UU Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keduanya bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat yang akan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pada saat pandemi Covid-19 ini, setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Semua dari kita tentu berharap pandemi Covid-19 ini untuk cepat berlalu dan kondisi ekonomi cepat pulih, namun hal ini tidak akan dapat dicapai apabila setiap dari kita tidak melakukan anjuran pemerintah mengenai Covid-19. Sumber: REQnews