1
Following
2
Follower
0
Boost

Meresahkan Maraknya Prostitusi Sesama Jenis

Indonesia adalah negara yang berbudaya dan beretika serta menjunjung tinggi adat istiadat, jadi norma-norma sosial budaya masyarakat janganlah sampai tergerus oleh zaman. Hingga akhir akhir ini banyak terdapat sekali norma masyarakat yang melenceng dari akidah manusia itu sendiri, terdapat banyak masalah yang kompleks di dalam tatanan bermasyarakat dan berbangsa. Salah satu masalah norma adab ketimuran adalah prostitusi,berita yang menghebohkan dari salah satu media berita online REQNews prostitusi sekarang ini tidak melulu tentang pria dengan wanita tetapi sekarang ini ada prostitusi pria dengan pria alias gay, Aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menangkap enam pelaku prostitusi online sesama jenis alias gay di kampung Kecamatan Banjarsari, Solo. Saat digerebek pelaku sedang melakukan hubungan badan. Polisi tetapkan satu koordinator terapis Der (47) warga Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sebagai jadi tersangka. Pengungkapan kasus praktik prostitusi gay ini ketika polisi melakukan penggerebekan di tempat kos di Banjarsari Solo pada Sabtu 25 September 2021 pukul 17.00 wib. Saat dilakukan penggeledahan terdapat lima orang sedang berhubungan intim di kamar tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersangka, bahwa koordinator terapis Der membuka jasa pijat terapis dengan menawarkan jasa pijat lewat media sosial Instagram, Twitter dan Facebook. Ada juga layanan threesome pasutri dengan satu terapis.

Survei Keikutsertaan Vaksinasi Di Indonesia

Saat ini dunia sedang menghadapi tantangan pandemi covid-19 begitu juga halnya dengan negara Indonesia, saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pemerataan vaksinasi untuk melawan virus covid-19. Namun sisi lain nya masyarakat masih banyak yang ogah untuk di vaksin dengan berbagai alasan, menurut survei yang dilakukan oleh Kadata Insight Center dan melibatkan 8.299 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai 6 Agustus hingga 22 Agustus 2021 lalu melalui metode daring. Hasilnya sebanyak , 77,9 persen masyarakat menyatakan telah divaksin. Sementara 22,1 persen belum. Dari hasil survei yang menyatakan telah divaksin ada berbagai macam alasan yang dimana 69,8 persen melakukan vaksin dikarenakan mempunyai rasa tanggung jawab sebagai warga negara, lalu 51,4 persen mau divaksin karena untuk melindungi keluarga dan 38 persen menyatakan agar dapat beraktivitas lagi. Dari semua itu ada 5,9 persen memutuskan untuk divaksin karena dipaksa atau di wajibkan. Namun kebalikan nya orang yang belum di vaksin alasan mereka belum di vaksin karena merasa imun kuat sehingga tidak perlu divaksinasi, alasan kedua nya mereka tidak percaya dengan kinerja efektivitas vaksin kemudian alasan berikut nya yang belum divaksin dikarenakan ada penyakit bawaan. Dan adapula beberapa orang yang belum di vaksin beralasan bahwa kekebalan dapat dibentuk secara alami melalui herd immunity. Sumber
IndonesianStars
News
+ 1 interests

Negara Menjamin Keamanan Data Pribadi

Pada sekarang ini setiap kegiatan sehari-hari masyarakat selalu berkaitan dengan teknologi, baik itu dalam aktivitas serius seperti perdagangan maupun aktivitas santai. Dalam hal ini negara selaku penanggung jawab serta pelaksana menjamin Perlindungan atas keamanan data pribadi setiap warga negara. Setiap individu perorangan dijamin atas perlindungan keamanan data pribadi mereka, seperti halnya yang tertuang pada UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk memiliki hak atas perlindungan data pribadi yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, untuk selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab, memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dimaksud. Dalam e-sistem hak atas keamanan data individu perorangan mencakup keamanan terhadap memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengoleksi, penampilan, mengumumkan, pengiriman, penyebarluasan, serta pemusnahan data pribadi. Data pribadi individu perorangan termasuk bersifat rahasia yang fokus dasar dan berkekuatan perundangan, individu perorangan mengonfirmasikan tujuan pengambilan data dan status kerahasiaan data pribadi individu perorangan. Sebagaimana UU menjamin keamanan perlindungan bagi individu perorangan dalam hal data pribadi individu perorangan pengambilan dan memperoleh data pribadi individu perorangan melalui persetujuan yang bersangkutan, jika terdapat kesalahan pengisian data masyarakat berhak di berikan akses kemudahan untuk mengoreksi data pribadi individu perorangan.
Legal
Law
+ 1 interests

Negara Menjamin Keamanan Data Pribadi

Pada sekarang ini setiap kegiatan sehari-hari masyarakat selalu berkaitan dengan teknologi, baik itu dalam aktivitas serius seperti perdagangan maupun aktivitas santai. Dalam hal ini negara selaku penanggung jawab serta pelaksana menjamin Perlindungan atas keamanan data pribadi setiap warga negara. Setiap individu perorangan dijamin atas perlindungan keamanan data pribadi mereka, seperti halnya yang tertuang pada UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk memiliki hak atas perlindungan data pribadi yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, untuk selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab, memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dimaksud. Dalam e-sistem hak atas keamanan data individu perorangan mencakup keamanan terhadap memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengoleksi, penampilan, mengumumkan, pengiriman, penyebarluasan, serta pemusnahan data pribadi. Data pribadi individu perorangan termasuk bersifat rahasia yang fokus dasar dan berkekuatan perundangan, individu perorangan mengonfirmasikan tujuan pengambilan data dan status kerahasiaan data pribadi individu perorangan. Sebagaimana UU menjamin keamanan perlindungan bagi individu perorangan dalam hal data pribadi individu perorangan pengambilan dan memperoleh data pribadi individu perorangan melalui persetujuan yang bersangkutan, jika terdapat kesalahan pengisian data masyarakat berhak di berikan akses kemudahan untuk mengoreksi data pribadi individu perorangan.
Legal
Law
+ 1 interests