arygustavo
100+ Views

Marketing digital para advogados

84% dos advogados afirmam que a prospecção de clientes é o maior desafio na advocacia. Muita concorrência entre advogados, dificuldade na comunicação com seu público alvo e em estabelecer autoridade são os principais problemas apontados. E você, está esperando o que? Clica no link e saiba mais: https://telejud.com/marketing-digital-para-advogados/
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Ekspedisi Antar Pulau
Jasa ekspedisi antar pulau adalah jenis jasa pengiriman barang yang melayani pengiriman barang dari satu pulau ke pulau lain di Indonesia. Dalam era globalisasi saat ini, jasa ekspedisi antar pulau sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan bisnis. Salah satu keunggulan dari jasa ekspedisi antar pulau adalah dapat mengirim barang dengan cepat dan aman. Jasa ekspedisi ini menyediakan berbagai jenis pengiriman, mulai dari pengiriman reguler hingga pengiriman ekspres. Selain itu, jasa ekspedisi antar pulau juga menyediakan jasa asuransi untuk barang yang dikirim, sehingga barang yang dikirim akan aman dan terjamin. Jasa ekspedisi antar pulau juga menyediakan jasa pengiriman barang dari pulau ke pulau dengan menggunakan berbagai moda transportasi, seperti laut, udara, dan darat. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menentukan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Selain itu, jasa ekspedisi antar pulau juga menyediakan layanan pelacakan barang. Dengan layanan ini, pelanggan dapat melacak posisi barang yang dikirim dan memastikan barang yang dikirim sampai dengan selamat. Jasa ekspedisi antar pulau sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang ingin mengirim barang ke pulau lain di Indonesia. Jasa ekspedisi ini memungkinkan barang yang dikirim tiba dengan cepat dan aman serta memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melacak posisi barang yang dikirim. Moda Transportasi Jasa Ekspedisi Antar Pulau Jasa ekspedisi antar pulau menyediakan berbagai jenis moda transportasi untuk mengirim barang antar pulau di Indonesia. Beberapa jenis moda transportasi yang sering digunakan dalam jasa ekspedisi antar pulau adalah: 1. Transportasi Laut Transportasi Laut: Moda transportasi ini digunakan untuk mengirim barang dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan kapal. Ini merupakan moda transportasi yang paling efisien dan murah untuk mengirim barang dalam jumlah besar atau barang berukuran besar. 2. Transportasi Udara Transportasi Udara: Moda transportasi ini digunakan untuk mengirim barang dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan pesawat. Ini merupakan moda transportasi yang paling cepat untuk mengirim barang dari satu pulau ke pulau lain. Namun, biaya yang dikenakan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan moda transportasi laut. 3. Transportasi Darat Transportasi Darat: Moda transportasi ini digunakan untuk mengirim barang dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan kendaraan seperti truk atau mobil. Ini merupakan moda transportasi yang paling cocok untuk mengirim barang dalam jumlah kecil atau barang berukuran kecil. Beberapa jasa ekspedisi antar pulau juga menyediakan layanan kombinasi, yaitu pengiriman barang dengan menggabungkan beberapa moda transportasi, seperti pengiriman barang dengan menggabungkan transportasi laut dan darat. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menentukan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Tips Memilih Jasa Ekspedisi Antar Pulau Memilih jasa ekspedisi antar pulau yang tepat dapat membantu Anda dalam mengirim barang dengan cepat, aman, dan efisien. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda gunakan dalam memilih jasa ekspedisi antar pulau: 1. Reputasi perusahaan: Pastikan untuk memilih jasa ekspedisi yang memiliki reputasi yang baik dan telah berpengalaman dalam mengirim barang antar pulau. Anda dapat mengecek ulasan dari pelanggan sebelumnya atau menanyakan rekomendasi dari teman atau rekan bisnis. 2. Jenis pengiriman: Pilih jasa ekspedisi yang menyediakan jenis pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa jasa ekspedisi hanya menyediakan pengiriman reguler, sementara yang lain menyediakan pengiriman ekspres atau pengiriman barang dengan kontainer. 3. Harga: Perbandingkan harga dari beberapa jasa ekspedisi sebelum membuat keputusan. Jangan hanya fokus pada harga yang paling murah, tetapi juga pertimbangkan faktor-faktor lain seperti reputasi perusahaan dan jenis pengiriman yang ditawarkan. 4. Layanan pelacakan barang: Pilih jasa ekspedisi yang menyediakan layanan pelacakan barang, sehingga Anda dapat melacak posisi barang yang dikirim dan memastikan barang yang dikirim sampai dengan selamat. 5. Asuransi: Pastikan jasa ekspedisi yang Anda pilih menyediakan jasa asuransi untuk barang yang dikirim, sehingga Anda dapat merasa aman dan terjamin. 6. Moda transportasi: Pilih jasa ekspedisi yang menyediakan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti transportasi laut, udara atau darat. 7. Layanan pelanggan: Pilih jasa ekspedisi yang memiliki layanan pelanggan yang baik dan dapat dihubungi dengan mudah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Anda dapat memilih jasa ekspedisi antar pulau yang tepat dan dapat diandalkan untuk mengirim barang Anda dengan aman dan efisien. Untuk informasi lengkap seputar jasa ekspedisi antar pulau lainnya, silahkan baca artikel berikut ini: 1. Jasa Pengiriman Barang Terdekat 2. Ekspedisi Terdekat untuk Kirim Barang via Darat, Laut, dan Udara 3. Ekspedisi Cargo Terdekat dengan Layanan Free Pick Up 4. Ekspedisi Cargo Termurah untuk Kirim Barang ke Seluruh Indonesia 5. Cargo Terdekat untuk Kirim Barang Besar 6. Cara Menulis Alamat Paket yang Benar 7. Ekspedisi Surabaya Makassar dengan SNG Logistic 8. Jasa Pengiriman Barang Antar Pulau Terbaik 9. Kirim Mobil Antar Pulau 10. Tarif Cargo Udara Terlengkap 11. Tarif Kirim Motor ke Seluruh Indonesia 12. Tarif Pengiriman via Container 13. Pengiriman Cargo Adalah? Simak Infonya di Sini! 14. Pengiriman Cargo Terdekat dengan Layanan Jemput Cepat 15. Jasa Ekspedisi Terdekat dengan Layanan Terlengkap 16. Info Lengkap Seputar Jasa Ekspedisi 17. Jasa Pengiriman Barang di Atas 100 Kg 18. Ekspedisi Pengiriman Barang via Laut Paling Terpercaya 19. Jasa Pengiriman Terdekat 20. Perbedaan Pengiriman Cargo dan Reguler 21. Apa itu Ekspedisi? 22. Ekspedisi Jakarta Makassar 23. Cek Tarif Cargo Darat, Laut, dan Udara 24. Biaya Kirim Motor Jakarta Banjarmasin 25. EkspedisiEke Manado dari Jakarta 26. Cek Ongkir Cargo Murah ke Seluruh Indonesia 27. Cara Kirim Barang Lewat Kapal Laut 28. Jasa Kirim Barang Besar 27. Jasa Pengiriman Jakarta Palu 28. Ekspedisi ke Palu Paling Murah 29. Cargo Minimal Berapa Kg 30. Ekspedisi ke Papua via Laut 31. Ekspedisi Pengiriman Barang di Tangerang 32. Jasa Pengiriman Barang Elektronik 33. Cargo Murah Jakarta Makassar 34. Jasa Pengiriman Cargo Murah Jakarta Palu 35. Cargo Jakarta Surabaya Murah 36. Tarif Ekspedisi Jakarta Lampung 37. Ekspedisi Jakarta Batam 38. Ekspedisi Makassar 39. Ekspedisi Surabaya 40. Ekspedisi Sumatera
What are the Updates on Tenancy law for Family-only Residential Buildings in the UAE?
Pursuant to Law Number 2 of 2007 on Regulations of Landlord-Tenant Relationship in Sharjah and its amendments, low-income bachelors or labourers are not allowed to live in certain residential neighbourhoods which have been specially demarcated for family use. Instead, there are certain industrial areas allocated specially for low-income bachelors and labourers in Sharjah, wherein they can take accommodation and wherein it is also possible for them to obtain shared accommodation. For example, areas such as Al Majaz and Al Nahda have been designated for family accommodations. Certain exemptions may be granted to higher-income executive bachelors holding higher degrees and professionals such as doctors, engineers to live in residential areas demarcated for families with the direct permission of the landlord. Pursuant to the above the law, thereby, it is required that upon obtaining tenancy in family accommodations, a tenant is required to give the details of all of his family members who will be occupying the tenanted unit, along with copies of their income and marriage certificate as well. Sharing of accommodation: Subject to the specific consent of the landlords, accommodation sharing might be allowed in certain areas for low-income category personals and labourers. The overall number of persons living in accommodation should not exceed certain limitations, such as: * three people in studio apartments * four people in one bedroom apartments * six people in two-bedroom apartments * Nine people in three-bedroom apartments Similarly, in Dubai, there are certain industrial areas specifically designated for housing industrial workers and labourers, such as the Al Quoz, Mushainah area. Further, there are specific residential areas such as Muraqqabat and Al Rigga areas, where sharing of accommodation is allowed for bachelors. The parameters for sharing of accommodation in such designated areas are generally bases on the rule that a minimum area of 40 square feet should be allotted per person in the bedroom. It is also to be understood that until recently, it was illegal in the UAE for un-married couples or people of opposite genders to live together in an accommodation. However, with the recent changes brought in, the same is no longer illegal, however subject to the rules that apply to bachelor accommodations. Further, pursuant to Article 25(1)(b) of Dubai Rent Law, allows the landlord to evict a tenant when: "Where the tenant uses the real property or allows others to use it for any illegal purpose or for a purpose which breaches public order or morals." Thereby, tenants should ensure to check with their respective landlords the rules and regulations imposed on the residential property and should endeavour to abide by them in order to avoid potential eviction. Though presumably simple enough, tenancy law can often prove challenging for residents and therefore, wherever possible, they should seek legal advice and assistance to avoid disadvantageous circumstances and potential losses https://www.professionallawyer.me/legal-articles/property-law/what-are-the-updates-on-tenancy-law-for-family-only-residential-buildings-in-the-uae
Jasa Kirim Ekspedisi Daruba, Morotai (0816267079)
Jasa Kirim Ekspedisi Daruba, Morotai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang dengan tujuan dari dan ke seluruh wilayah Indonesia. Logistik Express memiliki keunggulan pada tarif yang terjangkau serta pengiriman aman sampai alamat tujuan. Di era sekarang ini banyak dibutuhkan jasa pengiriman yang praktis dan dan efisien. Untuk itu Logistik Express hadir sebagai mitra pengiriman barang anda mulai dari paket kecil 30kg, 50kg, dan 100kg sampai hitungan tonase. Melayani pengiriman retail, LCL (Less Container Load), FCL (Full Container Load), dan sewa armada. MACAM MACAM ARMADA PENGIRIMAN 1. Via Udara : pengiriman barang cepat sampai 2. Via Laut : solusi pengiriman hemat 3. Via Darat : kirim barang cepat dan hemat Makin banyak makin murah ? Apanya, tuh ? Ya ongkos kirimnya, lah! Logistik Express Jasa Ekspedisi Ternate dan ke seluruh Indonesia menyediakan pengiriman barang dengan tarif yang murah. Tidak perlu khawatir sebanyak apapun barang kirimanmu, kirim pakai Logistik Express dijamin terjangkau. Mau kirim barang berat ? Atau barangnya ringan tapi makan tempat ? Logistik Express punya solusi, dong! Kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia akan semakin memudahkan untuk pengiriman barangmu. Pengiriman cukup di kota bahkan sampai pelosok pun Logistik Express akan siap sedia. Ingat Ongkir Murah, Ingat Logistik Express PEMESANAN LAYANAN CARGO DARUBA, MOROTAI LOGISTIK EXPRESS Hubungi Kami Untuk Konsultasi Dan Juga Layanan Kiriman Cargo Customer Service Yuni : 0816 2670 79 Email : yuni.logistikexpress.id@gmail.com Ekspedisi Jakarta Daruba, Pulau Morotai Ekspedisi Semarang Daruba, Pulau Morotai Ekspedisi Surabaya Daruba, Pulau Morotai Ekspedisi Bandung Daruba, Pulau Morotai Ekspedisi Tangerang Daruba, Pulau Morotai
All You Need to Know About Litigation and Execution Procedures in The UAE
The United Arab Emirates comprises of the Seven Emirates: Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Fujairah, Ras Al Khaimah, Um al Quwain and Ajman. In addition, the UAE also has several Free Zone entities across its seven Emirates, and each free zone is designed around one or more business industry categories, and an independent Free Zone Authority (FZA) governs each free zone. Today, the UAE offers close to forty multidisciplinary free zones that allow for full ownership of complies for ex-pats. The most popular names are the Jebel Ali Freezone (JAFZA), Dubai Airport Freezone (DAFZA), Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Sharjah Media City Free Zone (Shams), Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ) and Financial free zones such as Dubai International Free zone Centre (DIFC), and Abu Dhabi Global Market (ADGM) among others. Though often stated as a civil law system, the UAE is, in fact, constitutes a dual legal system of civil and Sharia laws. Further, the country has also introduced common law to a certain extent, as the same is practiced in the Dubai International Free zone Centre (DIFC). DIFC describes its presence as a unique legal framework that is based on international standards and principles of common law that are focused on catering to the regional requirements. Overall, the legal system in the UAE draws from Islamic Sharia law. However, most of the codified laws of the UAE can be defined to be a mixture of both Islamic Sharia laws as well as the legal influences from the Egyptian and French Civil laws. Litigation in general can be a costly as well as time-consuming experience. However, compared to many other jurisdictions, the UAE court procedures are more fast-paced with definitive measures in place. That said to the commoner, the litigation and execution measures may still be a cause of concern which is often associated with lack of awareness. The process in itself is often confusing. Therefore, through this article, we would like to take you through the basics of the litigation process, which broadly comprises of two steps' litigation' and 'execution'. Three Tier Court System: The local court system in the UAE consists of a three-tier system comprising of the Court of First Instance (federal and local), Court of Appeal (federal and local), Court of Cassation at the local level of the emirates and the Federal Supreme Court (at the federal level). The Three-tier legal system essentially allows the parties to challenge the court's judgment with a higher court and to be able to present more evidence as well as to participate in further adjudication in a given matter. In the court process, a judgment is said to become final when it either completes the three stages of litigation or the maximum stages possible. For instance, in certain matters based on the claim amount, it might not be possible to appeal the case up to the cassation court. In another instance, if either the judgment creditor or debtor choose to accept the judgment issued by the first court, as it is and forgo the appeal process, the judgment will become final. Execution Process: As discussed above, once the final judgment is issued, the judgment creditor is required to proceed with execution measures before the execution court. Pursuant to , “Article 69 of the Cabinet Decision No. 57/2018 on the Regulation of Federal Law No. 11/1992 on the Civil Procedure, 'Execution shall be made under the supervision of the execution judge assigned at the seat of each court of the first instance and shall be assisted by a sufficient number of execution officers, or private companies or offices.” Article 97 of the implanting regulation governing civil procedure code states the procedures part of the execution steps, which include: * The execution is preceded by the service of the writ of execution. * The service paper is required to state the matter and the notice to pay the debt served upon the debtor within fifteen days from the date of his notification. * If the writ of execution is issued based on a contract to open a letter of credit, it shall be notified together with an extract of the debtor's account as per the creditor's current ledgers. * In the event of execution by the evacuation of a property or by the delivery of a movable or real estate, the notice of the writ of execution shall adequately specify such funds. * If the writ of execution includes a date for evacuation or delivery, the notice shall mention such date. Execution measures are critical to the success of your claim as it brings you to the final steps of converting your court victory to actual reality. The execution courts are empowered to order acute measures such as provisions seizure of the debtor's funds in accordance with the rules and procedures, may prevent the execution debtor from travelling before the announcement of the writ, as well as an order to inquire about the debtor's funds prior to his notification of the writ of execution. https://www.professionallawyer.me/legal-articles/civil-law/litigation-and-execution-procedures-in-the-uae
What is Uber Clone App
An Uber clone app is a ride-hailing software solution that replicates the functionalities and features of the popular ride-hailing app, Uber. It is a ready-made solution that allows entrepreneurs and businesses to launch their own ride-hailing service in a quick and cost-effective manner. The Uber clone app includes a range of features that are crucial for a ride-hailing service, such as: User-friendly app: The app is designed with a user-friendly interface that makes it easy for users to book rides, truck drivers, and make payments. GPS tracking: The app is equipped with GPS tracking capabilities that allow users to track the location of their ride in real time. Driver and passenger profiles: The app allows for the creation of driver and passenger profiles, which include information such as contact details, ratings, and ride history. In-app payments: The app provides in-app payment options, including the ability to pay for rides using credit or debit cards, mobile wallets, or other payment methods. Rating system: The app includes a rating system that allows passengers to rate their drivers, and vice versa, which helps to build trust and accountability in the ride-hailing community. Push notifications: The app sends push notifications to keep users updated on the status of their ride, such as when their driver is en route or has arrived at their location. In conclusion, an Uber clone app is a comprehensive software solution that provides everything needed to launch a ride-hailing service. To know more about it visit Spotnrides.com.
What Is Lithium Ion Battery and Lithium Polymer Battery
Lithium-ion batteries are rechargeable batteries that use lithium ions as the charge carrier. They have a high energy density, low self-discharge, and a slow loss of charge when not in use, making them a popular choice for portable electronics, electric vehicles, and energy storage systems. Li-ion batteries are lighter and have a higher energy density than other rechargeable batteries, allowing them to store more energy in a smaller package. They also have a longer lifespan and require less maintenance than other battery types. What Is Lithium Polymer Battery Lithium polymer batteries (LiPo batteries) are a type of rechargeable battery that uses a polymer electrolyte instead of a liquid one. They offer similar performance to lithium-ion batteries and are commonly used in portable devices and remote-controlled toys. LiPo batteries are lighter, flexible, and can be designed in various shapes, making them a popular choice for portable electronics with limited space. However, they also have a higher risk of fire or explosion if damaged, and require careful handling and storage compared to other battery types. Lithium Ion Vs Lithium Polymer Lithium-ion (Li-ion) and lithium polymer (LiPo) batteries are both types of rechargeable batteries, but with some key differences: Electrolyte: Li-ion batteries use a liquid electrolyte, while LiPo batteries use a gel-like polymer electrolyte. Shape: Li-ion batteries are typically cylindrical or rectangular, while LiPo batteries can be made in various shapes and sizes due to their flexible polymer electrolyte. Safety: Li-ion batteries are considered safer than LiPo batteries as they are less likely to leak or catch fire, but proper handling and storage are still required. Cost: Li-ion batteries are generally less expensive than LiPo batteries. Application: Li-ion batteries are commonly used in laptops, smartphones, and other portable devices, while LiPo batteries are commonly used in remote-controlled toys, drones, and other small electronics. Both Li-ion and LiPo batteries offer high energy density, low self-discharge, and long lifespan, but each type has its own advantages and disadvantages. The choice between the two will depend on the specific application requirements and user preferences. How To Recycle Lithium Ion Batteries Recycling lithium-ion batteries is important to reduce waste, conserve resources, and prevent hazardous materials from entering the environment. Here are some steps to recycle Li-ion batteries: Collection: Li-ion batteries can be collected through battery recycling programs or collected by individuals and sent to recycling facilities. Sorting: The batteries are sorted by type, size, and chemistry to ensure efficient processing. Disassembly: The batteries are disassembled and the metal casing is removed. Separation: The components of the battery, such as the lithium cobalt oxide cathode and the graphite anode, are separated through a process called hydrometallurgical processing. Refining: The separated components are further processed to refine the metals, such as nickel, cobalt, and lithium, for reuse. Disposal: Any non-recoverable materials, such as plastics, are disposed of in an environmentally safe manner. It's important to recycle Li-ion batteries properly to minimize environmental impact and maximize the recovery of valuable materials. Many retailers and manufacturers offer battery recycling programs, and there are also independent recycling facilities that accept used batteries. How To Recycle Lithium Polymer Batteries The process of recycling lithium polymer (LiPo) batteries is similar to that of lithium-ion (Li-ion) batteries, with a few key differences: Collection: LiPo batteries can be collected through battery recycling programs or collected by individuals and sent to recycling facilities. Sorting: The batteries are sorted by type, size, and chemistry to ensure efficient processing. Disassembly: The batteries are disassembled and the polymer electrolyte is drained and contained. Separation: The components of the battery, such as the cathode and anode, are separated through a process called hydrometallurgical processing. Refining: The separated components are further processed to refine the metals, such as nickel, cobalt, and lithium, for reuse. Disposal: Any non-recoverable materials, such as plastics, are disposed of in an environmentally safe manner. Recycling LiPo batteries is important to reduce waste, conserve resources, and prevent hazardous materials from entering the environment. Many retailers and manufacturers offer battery recycling programs, and there are also independent recycling facilities that accept used batteries. lithium-ion vs lithium polymer which is best The choice between lithium-ion (Li-ion) and lithium polymer (LiPo) batteries depends on the specific application and user requirements. Advantages of Li-ion batteries: Safety: Li-ion batteries are considered safer than LiPo batteries, as they are less likely to leak or catch fire. Cost: Li-ion batteries are generally less expensive than LiPo batteries. Availability: Li-ion batteries are widely available and commonly used in a variety of applications. Advantages of LiPo batteries: Flexibility: LiPo batteries can be made in various shapes and sizes due to their flexible polymer electrolyte, making them a popular choice for portable electronics with limited space. Weight: LiPo batteries are lighter than Li-ion batteries. Both Li-ion and LiPo batteries offer high energy density, low self-discharge, and long lifespan, and the choice between the two will depend on the specific application requirements and user preferences. What Is Epr In Battery Waste Recycling EPR (Extended Producer Responsibility) refers to a policy approach where producers of products are responsible for the environmental impacts of their products throughout the entire lifecycle, including collection, transport, and disposal. This means that producers are responsible for financing and organizing the collection, treatment, and disposal of waste generated from their products. Battery waste recycling is the process of recovering valuable materials and reducing the environmental impact of discarded batteries. This is accomplished by collecting, sorting, disassembling, and processing used batteries to recover metals, such as lead, nickel, and cadmium, which can be reused in the production of new batteries or other products. The remaining waste is properly disposed of to minimize the risk of environmental contamination. In conclusion, EPR is a policy approach where producers are responsible for the environmental impacts of their products throughout their entire lifecycle, while battery waste recycling is the process of recovering valuable materials and reducing the environmental impact of discarded batteries.
HelloVidz Review - Create a NEW Kind of Video in Minutes! (App By Firelaunchers)
HelloVidz Review: What Is It? HelloVidz is the First To Market, Revolutionary Vertical Video Creator App With 100+ Editable & Unlimited Searchable Vertical Marketing Templates, Built-In Video Editor, VOX Creator To Create Hundreds Of Attention Grabbing Vertical And Horizontal Videos! Big Social Platforms Have Been Investing Significantly In The Vertical Video Format Ever Since The Trend Began To Gain Popularity. So you ought to ride this wave. Social media behemoths want you to post content and are giving content creators millions of dollars. "Distributing Over $1 Million USD to Snapchatters Every Day," according to Snapchat. In July 2021, Facebook, now known as Meta, announced that it would invest over $1 billion in creators. Additionally, Meta added a bonus program that offers more ways to make money from Facebook reels, up to $35,000 each month. The YouTube Shorts Creators Fund Is $100 Million. Top Business Brands Have Increased Their Revenue And Built Huge Followings Using Vertical Video Marketing… 👉 Read More: https://www.linkedin.com/pulse/hellovidz-review-create-new-kind-video-minutes-app-firelaunchers-/undefined Powerful, Engaging, Videos For Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat & YouTube In Minutes. Three Steps To Start Creating Videos with HelloVidz: Step 1: To get started, choose a template from your ready-to-use 100 Vertical Video Marketing Templates in 10 niches, or choose from your built-in library of stock videos, or upload an existing video to create a vertical video of any length from 15 to 60 seconds. Step 2: Use their Super Easy Video Editing Tool + VOX Creator To make edits – Use their super easy video editing tool + VOX (Voiceover) Creator to make edits. Add ready-to-use Stickers, Emojis, Images, Watermarks, Text, Avatars, Music, and voiceovers to quickly customize your videos enhancing the design, look and feel. Step 3: Download the video to your computer, or use the built-in share tool to INSTANTLY publish the video to dozens of social sites. 👉 Read More: https://www.linkedin.com/pulse/hellovidz-review-create-new-kind-video-minutes-app-firelaunchers-/undefined
What Do You Need to Know About the Limitation Period in the UAE?
Limitation period refers to the time period within which a claim has to be submitted before the rightful forum or court. When a claim is submitted before the limitation period closes, the same will be accepted by the courts, and in the case of the latter, it will be subject to further rules and, in most cases, such a claim can be rejected for exceeding the time limit prescribed by law. The limitation period can, in this sense, be better understood as a technical rule of qualification for a claim. There are many reasons for this rule of practice; one such rule is to ensure that a claim is being submitted for adjudication within a reasonable time period. Lack of this rule can, in other words, create a chaotic litigation system that wouldn’t serve the purpose of reasonableness or justice. The limitation period is, however, much more than a simple rule referring to a specific time limit, and in fact, it cannot be summarized in a single rule. There exist different time limits applicable for different types of claims. Such rules will be discussed in this article, along with the supplementary conditions that are to be satisfied when ascertaining the applicable time limits. Limitation period applicable for various types of claims: As we discussed, there are different time limits or limitation periods that apply to different types of matters. For instance, the limitation period that applies to a contractual claim would be different than what applies to an employment dispute claim. General Contracts: Generally, for contractual claims, the limitation period is set to run for fifteen years and lapses upon reaching this time period when there does not exists any valid legal excuse for further extension in time (Article 473). Commercial Contracts: The above limitation of fifteen years runs for general contracts, while for commercial contracts, the limitation period is limited to ten years instead of fifteen. Construction Contracts: For construction contracts, the period of limitation runs for ten years or longer, if so, agreed between the parties, and for this time period, both the architect and the contractor remain liable for defects that can endanger the solidity or security of the building (Article 880). Contract for sale of goods: When a matter concerns the sale of goods or a claim for terminating a contract of sale of goods or reducing the price for the goods etc. the general norm is that the limitation period shall run for one year from the date of delivery of the goods (Article 524). Employment Disputes: For employment disputes, pursuant to the latest changes introduced by the ‘ministerial decision no. 47/2022 on regulating labour disputes and complaints procedures’, either the employee or the employer may submit a labour complaint within thirty days of any breach of the obligations of either of them towards the other as stated in the employment contract or as per the employment law and its executive regulations. Other Rules concerning limitation period: As we discussed earlier, the limitation period is much more than a few simple rules referring to the time limit and include amongst others the following rules in its application: The limitation period shall run only from the day on which the debt has become due or from the day on which the claim conditions have been realized (Article 478). Further, the period of limitation is calculated in days, with the first day not being counted. The time limitation shall end on the last date of the prescribed limit; however, if the said date is an official holiday, then the time limit shall be extended to the following day (Article 480). The limitation period can be interrupted in between whenever there exists a lawful excuse to gain such exemption and, thereby, the period for which such lawful excuse runs could be exempted from the overall time limit applicable (Article 481(1)). Similarly, the limitation period also gets interrupted upon the institution of a court claim or any legal proceedings instituted by the creditor claiming his right (Article 484). The limitation period can also be considered to have been interrupted when there is an express or tacit admission of the right by the debtor (Article 483). Further, whenever the time period of limitation gets interrupted pursuant to Article 485 (1), a new prescription period shall commence, which shall have the same duration as that of the former one. It is also not permissible for parties to agree upon the term for limitation other than what has been fixed by the law (Article 487). The limitation period constitutes a crucial technical ground for the admissibility of a claim. However, that said, the parties can still make submissions explaining the delay in the submission of a claim when lawful excuses exist. In such instances, the court would decide the justification of such lawful excuse, and the admissibility of the claim pursuant to the rules governing limitation shall be subject to preliminary adjudication. It is critical to gain a thorough understanding of the rules governing limitations in order to avoid potential losses in the future. https://www.professionallawyer.me/legal-articles/civil-law/limitation-period-in-the-uae
What are the fines and punishments for forging Covid -19 PCR results in the UAE?
In response to the Covid-19 pandemic, the public authorities in the UAE have taken proactive and adequate measures to ensure the safety and wellbeing of its citizens, residents and visitors. The UAE currently leads the world nations in the number of Covid-19 vaccines administered, with 93% of its population being vaccinated and 82 % being fully vaccinated. This is a staggering achievement and combined with the Covid-19 protection measures, the country has successfully brought life close to normal, with residents being able to enjoy a more accessible and healthier environment compared to many other nations.  Amongst the safety measures implemented by the UAE, the government has introduced the Al Hosn application, which functions as the official application of the government for both contact tracing, as well as health status updates related to Covid-19. The application serves as the e-platform facilitating the following measures: * COVID-19 test results and a recording of all previous Covid-19 results with their respective dates * Notification if one has been in contact or is confirmed with a case of Covid-19 * All information concerning Covid-19 vaccination showing the type of vaccine taken and the certification authenticating the dosage and the number of vaccines taken. Obtaining negative PCR tests has been one of the measures implemented by the UAE government, and the Al Hosn app is relied on for sharing test reports as well as vaccination certificates. The government has been strict in implementing these measures in order to ensure the safety of all people, and thus it can be considered a grievous offence if one forges a PCR test report. On one part, such an act will be violating the criminal law as it would constitute the criminal offence of ‘forgery’, and on the other hand, such an act also compromises public safety and directly violates the safety measures imposed by the government. Under the Federal Decree-Law No. 34/2021 ‘Concerning the Fight Against Rumors and Cybercrime’, ‘ Anyone who forges an electronic document of the federal or local government, or the public federal or local authorities or institutions shall be sentenced to provisional imprisonment and to pay fine of not less than one hundred fifty thousand Dirhams (Aed 150,000) and not more than seven hundred fifty thousand Dirhams(Aed 750,000).If the forgery is committed in documents of a body other than the bodies described in above clause, then the penalty shall be detention and/or payment of fine of not less than one hundred thousand Dirhams (Aed 100,000) and not more than three hundred thousand Dirhams (Aed 300,000). Everyone uses the forged electronic document, while informed of its forgery, shall be sentenced to the same penalty established for the crime of forgery’. Apart from the hefty fines mentioned above, an imprisonment sentence may also be awarded for flouting health rules and posing a threat to the safety of the people. Many such arrests have taken place in the UAE, and the arrested personnel have been subject to a criminal trial.  Some of the other types of fines that are being imposed as part of the COVID-19 safety protocols include the following: Fine Amount AED 50,000 · Refusing mandatory hospitalization while suffering from Covid-19 or neglecting to take the prescribed medicine · Failing to adhere to home quarantine · For shopping malls for not complying with guidelines related to opening and closing of facilities AED 30,000 · For commercial facilities for not complying with guidelines related to opening and closing of facilities · For organizers conducting private classes in person, in public or private, whether paid for or free AED 20,000 · Failing to report workers who test positive to health authorities · for hacking the systems of these applications or smart devices, damaging, altering or illegally obtaining information from them. The offender will also bear the cost of damages. · Promoting or publishing misinformation about pandemic related matters, or encouraging people not to comply with measures · Violating regulations determine number of people who can reside in one dwelling. · Conducting private classes in person, in public or private, whether paid for or free · Neglecting or ignoring duties assigned to you related to stopping the spread of Covid-19 AED 10,000 Not complying when stopped by officials on Covid-19 related issues Changing or creating information in messages and results about Covid-19 tests Breaking rules on social distancing at gatherings Breaking rules on smaller gatherings Violating procedures under the e-tracking system The health system in the UAE provides both governments funded as well as private health facilities that provide a comprehensive health care solution. The covid-19 precautionary measures are strictly enforced within the UAE, with violations inviting hefty penalties. The UAE has also recently relaxed the rules concerning the wearing of face masks in certain public places. The new changes were brought in after the number of daily covid-19 cases had decreased by 60 per cent in comparison with the last year at this given time, which is a testament to the nation’s efficiency in handling the crisis of COVID-19. The country continues to pioneer in health care and is a leading example for the systematic handling of the covid-19 crisis and its continued economic growth and stability.  https://www.professionallawyer.me/legal-articles/civil-law/fines-and-punishments-for-forging-covid-19-pcr-results-in-the-uae
How is international arbitration implemented in the UAE during the new normal?
The number of arbitration cases being registered in the United Arab Emirates has been steadily increasing in recent years. This is especially so for Dubai in terms of commercial litigation, with arbitration being included as a standard clause for dispute resolution, whether relating to real estate matters, construction or commercial contracts. The year 2021 has seen critical changes in the arbitration sector with a new decree anointing the ‘Dubai International Arbitration Centre’ (DIAC) as a sole arbitral chamber in the emirate, which now essentially abolishes the Dubai International Financial Centre-London Court of International Arbitration (DIFC-LCIA). The said decree is in effect from September 2021 and establishes the Dubai International Arbitration Centre to act as the sole dispute-resolution seat in the emirate of Dubai. In this article, we will particularly discuss international arbitration in the UAE and the provisions of the UAE Arbitration Law (Federal Law No. 6/2018 on ‘Arbitration’). It is important to note that the UAE Arbitration Law also applies to international, commercial arbitrations conducted outside the UAE if the parties to the dispute agree to the same. International arbitration has had its crucial impact felt during the Covid pandemic, where the international arbitration process demonstrated its resilience and flexibility in resolving disputes by delivering through technological means, including holding sessions remotely. International arbitration rules concerning the use of technology: Article 28(4) of the United Nations Commission on International Trade Law (‘UNCITRAL’) Arbitration Rules of 2010 (revised rules) allows for arbitral tribunals the power to have expert witnesses to be examined through means of videoconferencing. Article 28 In the event of an oral hearing, the arbitral Tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place thereof. Witnesses, including expert witnesses, may be heard under the conditions and examined in the manner set by the arbitral Tribunal. Hearings shall be held in camera unless the parties agree otherwise. The arbitral Tribunal may require the retirement of any witness or witnesses, including expert witnesses, during the testimony of such other witnesses, except that a witness, including an expert witness, who is a party to the arbitration shall not, in principle, be asked to retire. The arbitral Tribunal may direct that witnesses, including expert witnesses, be examined through means of telecommunication that do not require their physical presence at the hearing (such as videoconference) UAE arbitration process on the use of technology: The UAE arbitration law is largely based on the international UNCITRAL model arbitration law. The DIAC Rules of 2007 and its amendments govern the arbitration proceedings of the Dubai International Arbitration Centre. Article 20 of the DIAC rules determines the place of arbitration and states that, Article 20.1:The parties may agree in writing on the seat of the arbitration. In the absence of such a choice, the seat of arbitration shall be Dubai, unless the Executive Committee determines in view of all the circumstances, and after having given the parties an opportunity to make a written comment, that another seat is more appropriate. Article 20.2: The Tribunal may, after consultation with the parties, conduct hearings or meetings at any place that it considers appropriate. The Tribunal may deliberate wherever it considers appropriate. Article 20.3: The award shall be deemed to have been made at the seat of the arbitration. Further, article 34.7 of the DIAC Arbitration rules 2017, states that, ‘The Tribunal shall only require witnesses who have submitted a written statement and who have been requested to provide oral testimony during the hearing, to swear an oath prior to giving oral evidence, subject to any mandatory provisions of the applicable procedural law. The Tribunal shall have the authority to accept oaths and conduct examinations in person or by electronic means including telephone or video conference or a combination thereof, provided it has first satisfied itself of the identity of the witness’. Both the said articles thus essentially allow wide discretion to the tribunal to determine that a virtual setting would be the most appropriate venue. Further, there are express provisions and procedures incorporated in the rules that allow for conducting of witness hearings through electronic means of communication such as video conferencing (as included above). In the Covid era, these flexible rules have proven their worth, and international arbitration in the UAE has demonstrated its resilience and effectiveness. This practice continues into the post covid era as well. https://www.professionallawyer.me/legal-articles/arbitration/international-arbitration-implemented-in-the-uae-during-the-new-normal
Learn More About the New Personal Data Protection Law in the UAE
The United Arab Emirates has issued for the first time a federal law for the protection of personal data, namely the 'Federal Decree-Law no. 45/2021 on the Protection of Personal Data' ('Personal Data Protection Law'). The provisions of the personal data protection law apply to the processing of personal data in the UAE, whether done automatically through electronic systems or via other means. Apart from the newly introduced Law, there exists separate data protection laws applicable to the Dubai International Financial Centre (DIFC), the Abu Dhabi Global Market (ADGM) and the Dubai Healthcare City. Applicability The Personal Data Protection Law is wide-reaching in its applicability which applies to: 1) A data subject who resides or carries out business in the UAE. A data subject refers to any natural person who is the subject of data that could be used to identify such a person; 2) Any controller or processor of data located in the UAE who carries out activities involving processing personal data of data subjects whether residing inside or outside the UAE; and 3) A controller or processor of data located outside the UAE, but carries out activities of processing personal data of data subjects inside the UAE.  'Personal Data' Defined The personal data protection law clearly defines personal data into two types: Personal Data and Sensitive Personal Data.  Wherein, Personal Data refers to any data relating to an identified natural person, or one who can be identified directly or indirectly by way of linking data, using identifiers such as name, voice, picture, identification number, online identifier, geographic location, or one or more special features that express the physical, psychological, economic, cultural or social identity of such person. It also includes Sensitive Personal Data and Biometric Data.  Whereas, Sensitive Data, refers to any data that directly or indirectly reveal a natural person's family, racial origin, political or philosophical opinions, religious beliefs, criminal records, biometric data, or any data related to the health of such people, such as his/her physical, psychological, mental, genetic or sexual condition, including information related to health care services provided thereto that reveals his/her health status. What Constitutes a Breach? Article 5 of the UAE Personal Data Protection Law lays out the legal parameters for processing personal data and states that personal data must be collected only for a specific and clear purpose and should not be processed at any given period in a manner that is incompatible with that purpose. Further, personal data should be stored securely with adequate technical protections included in place, and it should be stored only with the identity of the data subject anonymized. The controller of the personal data should obtain the consent of the data subject either in writing or in an electronic format, and the consent letter should indicate the right of the data subject to withdraw such consent at a later date. A data breach may comprise of breach of information security and personal data by illegal or unauthorized access, including copying, sending, distributing, exchanging, transmitting, circulating or processing data in a way that leads to disclosure thereof to third parties, or damage or alteration thereof during the processes of storage, transmission and Processing. The UAE Personal Data Protection Law provides for the Council of Ministers to issue a decision, based on the proposal of the Data Office’s General Manager, on the acts constituting a breach of this law and the administrative penalties to be imposed. The new Personal Data Protection Law has come into force on 2 January 2022. One of the main objectives of this law has been to ensure that strict controls are in place for the Processing of personal data, to maintain its security, confidentiality and privacy. The rights of the data subject have been clearly defined, including the right to object to and stop the processing of his or her personal data if the processing is for direct marketing purposes, including profiling related to direct marketing or whether the processing is for conducting statistical surveys unless the processing is necessary to achieve the public interest. https://www.professionallawyer.me/legal-articles/criminal-law/learn-more-about-the-new-personal-data-protection-law-in-the-uae