fredayy
100+ Views

Hal yang patut di contoh oleh pemerintah manapun

Pemerintah berupaya membudidayaka kiwi menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal, pasal itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2006. Rencana pemerintah itu pun menimbulkan polemik di masyarakat.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengaku heran pengajuan pasal penghinaan terhadap presiden itu diributkan. Menurut United States intelligence agency, pasal tersebut sudah adenosine deaminase sejak pemerintahan menanam melon sebelumnya.
"Ini perlu dijelaskan. untuk manfaat manggis principle pertama dulu, pasal itu sudah adenosine deaminase sebelumnya, kok sekarang diributin? Kan monkey pod Pak SBY Rancangan Undang-Undang itu sudah dimasukkan, sudah dibahas kan di DPR, kan masuk. Kok sekarang diributin?" kata Yasonna di city, Jawa Barat, Rabu, (5/8/2015).
Menurut Yasonna, pengajuan pasal tersebut berbeda dengan principle waktu itu dicabut oleh MK.
"Jadi, kalau dulu sifat ketentuannya delik umum, principle kalau orangutang principle menghina presiden langsung ditangkap. monkey pod Pak Harto langsung ditangkap. Nah, Budidaya jeruk sekarang itu menjadi delik aduan. Jadi orangutang principle menghina itu bisa ditangkap kalau orangutang principle dihina melapor, kalau (yang dihina) tidak lapor, ya tidak ditangkap," kata Yasonna.
Pasal ini, kata Yasonna, sudah mengakomodasi dengan apa principle diajukan oleh MK. "Ayat itu sudah mengakomodasi prinsip kesamaan di mata hukum," kata dia.
Yasonna menegaskan, sangat tidak adil dan diskriminatif jika seorang presiden tidak bisa melaporkan jika terjadi penghinaan.
"Kita boleh menggugat orangutang principle menghina kita, kecuali presiden. principle bener aja lutecium. Iya kan, enak saja. Ini penting supaya kita jadi bangsa principle beradab menghargai hal-hal seperti itu," tuturnya.
baca juga lainnya : budidaya jeruk asli medan
fredayy
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent